Undang Undang No.18 Thn 1956 Tentang Ratifikasi Konvensi 98
Posted on Januari 28, 2013, in Undang Undang Tenaga Kerja. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.
-
terjemah
-
Tulisan terkini
DAFTAR ISI
- Dukung aksi mogok kerja 2 Serikat Pekerja di PT Dainippon Indonesia, Karawang
- Lagi, Buruh Ancam Mogok Nasional
- DEMO PEKERJA : Tuntut Nilai Bantuan Iuran BPJS Kesehatan Rp22.201/Pekerja
- Outsourcing Merugikan Masyarakat
- INDUSTRI SEPATU : Gara-gara UMP, 6 Perusahaan di Tangerang Relokasi Ke Jatim
- Buruh Pasuruan Demo ke Kemendagri
- Meneg BUMN Didesak Selesaikan Pelanggaran Ketenagakerjaan
- KSPI : buruh perempuan masih alami diskriminasi
- Mendagri : RUU Ormas tidak halangi kebebasan berserikat
- Melepas Amarah, Meraih keikhlasan
- Ada sekitar 8 Pasal berbahaya dalam RUU KAMNAS
- Tuntut UMK, Buruh Ancam Mogok Nasional pada April
- UPAH BURUH : Pemerintah Ajak Pengusaha Kaji Aturan Baru
- Kemenakertrans siapkan RPP Pengupahan
- Hal-Hal Penting tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang Perlu Anda Ketahui
- Tenaga Kerja Asing Dilarang Menduduki Jabatan-Jabatan Berikut…..
- Siaran Pers : Batalkan Surat Keputusan Gubernur tentang Penangguhan Upah Minimum
- Buruh Tolak Denny Indrayana Jadi Komut Jamsostek
- TENAGA KERJA : Buruh Minta Pengusaha Beri Kesempatan Diklat
- Buruh di Semarang Paksa RRI Siarkan Langsung Unjuk Rasa Mereka
- Aksi Pemanasan di Depan DPR, 200-an Buruh Tolak RUU Ormas & Kamnas
- Kitab Undang – Undang Hukum Dagang
- Negosiasi dan Perjanjian Kerja Bersama
- Tata Cara Membentuk Serikat Pekerja
- 489 Perusahaan Diizinkan Bayar Gaji di Bawah UMP
- Kadin : jaminan sosial dibutuhkan untuk lewati krisis
- Sistem Jaminan Sosial Penting
- Gaji di Bawah UMK, Buruh Demo
- Penangguhan Upah Harus Dibicarakan Tripartit
- Pengusaha bersiap relokasi ke Jawa Tengah, belasan ribu di-PHK
- Buruh Hanya Sedikit Pengaruhi Daya Saing Industri
- Tuntut Upah Setara UMK, Pekerja Mogok
- Againts Capitalism
- Asal Usul Uang, Bank dan Revolusi Rakyat
- Catatan Dialog Bersama Menakertrans Muhaimin Iskandar di Singapura
- Demo, Ribuan Buruh Pabrik Rokok Tolak PP Tembakau
- Kemenakertrans Minta Jokowi Teken SK Penangguhan UMP Ribuan Pekerja
- KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA: Hanya Sedikit Perusahaan Di Malang Terapkan K3
- JAMSOSTEK SUMBAGSEL Lakukan Pendekatan Persuasif Ke Perusahaan
- Ribuan Orang Dari Berbagai LSM Serbu Pabrik Hamatetsu KIIC Karawang
- Buruh Mau Demo Besar-besaran Lagi 28 Februari
- Aktivis HAM dan Elemen Buruh Bersatu Tolak RUU Ormas
- Perburuhan Indonesia 2012
- Petitioning H.M Arifin PT.TANGKAS Security (Project PT.TEL Pulp-Sumatera Selatan) : Berikan Hak-kah Pekerja dan Pekerjakan kembali karyawan yang di PHK
- TEKHNIK NEGOSIASI
- 103 Perusahaan di Kabulkan Tangguhkan UMP
- Download Lagu Perjuangan Buruh
- KUHPidana No.8 Thn 1981 Tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
- Undang Undang No.21 Thn 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang Undang No.36 Thn 2009 Tentang Kesehatan
- Konvensi ILO Diratifikasi
- KEPPRES No.22 Thn 1993 Tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja
- KEPPRES No.83 Thn 1998 Tentang Kebebasan Berserikat
- KEPPRES No.107 Thn 2004 Tentang Dewan Pengupahan
- PP No.14 Thn 1993 Tentang JAMSOSTEK
- PP No.5 Thn 2003 Tentang PPH Sebesar UMP – UMK
- PP No.8 Thn 1981 Tentang Perlindungan Upah
- PP No.76 Thn 2007 Tentang JAMSOSTEK
- PP No.44 Thn 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi
- PP No.41 Thn 2004 Tentang Pengangkatan Hakim Adhock
- PP No.32 Thn 1994 Tentang Visa Izin Masuk dan Izin Keimigrasian
- PP No.31 Thn 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan tindakan Keimigrasian
- PP No.23 Thn 2004 Tentang Badan Sertifikasi Profesi
- PP No.18 Thn 2005 Tentang Visa dan Keimigrasian
- PP No.8 Thn 2005 tentang LKS Tripartite
- PP No.8 Thn 2005 Tentang Tata Kerja LKS Tripartite
- PP No.8 Thn 1981 Tentang Perlindungan Upah
- PP No.1 Thn 2005 Tentang Penundaan PPHI
- PP No.1 Thn 2005 Tentang PPHI
- PERPU No.1 Thn 2005 Tentang Berlakunya UU No.2 Thn 2004 PPHI
- PERMEN No.4 Thn 1993 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
- KEPMEN No.261 Thn 2004 Tentang Perusahaan Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja
- KEPMEN No.255 Thn 2003 Tentang LKS Bipartite
- KEPMEN No.235 Thn 2003 Tentang Jenis Pekerjaan yang Berbahaya bagi Anak
- KEPMEN No.234 Thn 2003 Tentang Kerja pada Daerah dan Sektor Tertentu
- KEPMEN No.233 Thn 2003 Tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang di lakukan secara terus menerus
- KEMEN No.232 Thn 2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang tidak Sah
- KEPMEN No.231 Thn 2003 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum
- KEPMEN No.230 Thn 2003 Tentang Golongan dan Jabatan Yang Dapat di Pungut Biaya Penempatan Tenaga Kerja
- KEPMEN No.229 Thn 2003 Tentang Tata Cara Perizinan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
- KEPMEN No.228 Thn 2003 Tentang Pengesahan RPTKA
- KEPMEN No.227 Thn 2003 Tentang Standar Kompensasi Kerja
- KEPMEN No.226 Thn 2003 Tentang Pemagangan di Luar Negri
- KEPMEN No.226 Thn 2000 Tentang UMK
- KEPMEN No.225 Thn 2003 Tentang Lembaga Akreditasi dan Pelatihan Kerja
- KEPMEN No.224 Thn 2003 Tentang Wanita Kerja Malam Hari
- KEPMEN No.223 Thn 2004 Tentang Jabatan Tanpa Kompensasi
- KEPMEN No.220 Thn 2004 Tentang Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
- KEPMEN No.201 Thn 2001 Tentang Keanggotaan Serikat Pekerja dalam LKS
- KEPMEN No.187 Thn 2004 Tentang Iuran Serikat Pekerja
- KEPMEN No.150 Thn 2001 Tentang Penyelesaian PHK dan Pesangon
- KEPMEN No.115 Thn 2004 Tentang Pekerja Anak
- KEPMEN No.102 Thn 2004 Tentang Perhitungan Kerja Lembur
- KEPMEN No.101 Thn 2004 Tentang Penyedia Tenega Kerja
- KEPMEN No.100 Thn 2004 Tentang PKWT
- KEPMEN No.92 Thn 2004 Tentang Mediator
- KEPMEN No.67 Thn 2004 Tentang Jamsos bagi KTA
- KEPMEN No.51 Thn 2004 Tentang Istirahat Panjang pada Perusahaan Tertentu
- KEPMEN No.49 Thn 2004 Tentang Struktur dan Skala Upah
- KEPMEN No.48 Thn 2004 Tentang Tata Tata Cara Pembentukan dan Pengesahan PP dan PKB
- KEPMEN No.23 Thn 2002 Tentang Pokok Pokok Pengawasan Ketenagakerjaan
- KEPMEN No.9 Thn 2005 Tentang Tata Cara Laporan Pengawasan Ketenagakerjaan
- KEPMEN No.17 Thn 2002 Tentang Pedoman Pelaporan Ketenagakerjaan dan Keimigrasian
- KEPMEN No.15A Thn 1994 Tentang Petunjuk Penyelesaian PHI
- KEPMEN No.4 Thn 1994 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan
- KEPMEN No.2 Thn 2005 Tentang Tata Cara Arbitrase
- Keputusan Bersama Thn 2006 (penyempurnaan) dari Thn 2005 Tentang Cuti Bersama
- KEP 150 MEN Thn 1999 Tentang Jamsos Harian Lepas
- ALL Kepmen Tenaga Kerja
- SE Menaker No.13 Thn 2003 Tentang Putusan MK UU No.13 Thn 2003
- SE No.907 Thn 2004 Tentang Upaya Pencegahan PHK Massal
- Undang Undang No.5 Thn 2003 Tentang PPH Sebesar UMK
- Undang Undang No.1 Thn 1970 Tentang K3
- Undang Undang No.1 Thn 2000 Tentang Pekerjaan Terburuk Bagi Anak
- Undang Undang No.2 Thn 2004 Tentang PPHI
- Undang Undang No.3 Thn 1958 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing
- Undang Undang No.3 Thn Tentang Jamsostek
- Undang Undang No.9 Thn 1998 Tentang Tata Cara Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- Undang Undang No.11 Thn 1992 Tentang Dana Pensiun
- Undang Undang No.12 Thn 1964 Tentang PHK di Perusahaan Swasta
- Undang Undang No.18 Thn 1956 Tentang Ratifikasi Konvensi 98
- Undang Undang No.20 Thn 1999 Tentang Usia Kerja
- Undang Undang No.21 Thn 1999 Tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan
- Undang Undang No.21 Thn 2000 Tentang SPSB
- Undang Undang No.21 Thn 2003 Tentang Pengawasan
- Undang Undang No.22 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
- Undang Undang No.25 1992 Tentang Koperasi
- Undang Undang No.39 Thn 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan TKI
- Undang Undang No.40 Tentang SJSN
- Undang Undang No.87 Thn 1957 Tentang Upah Sama Laki-laki dan Perempuan
- Undang Undang No.5 Thn 2003 PP PPH Sebesar UMP – UMK
- Undang Undang Dasar 1945
- Juklak Pelaksanaan Perda 06 – 2001
- Hukum Perburuhan / Ketenagakerjaan
- Putusan MK Pasal 120 UU No. 13 Tahun 2003
- Undang Undang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)
- Leadership Dalam Serikat Pekerja
- Kiat Menjadi Organiser Serikat Pekerja
- Hukum Ketenagakerjaan
- Hukum Perburuhan
- Hak Hak Dasar Pekerja
- Hak Serikat Pekerja
- Apa dan Bagaimana Serikat Pekerja (bag. 2)
- Taukah Anda, Apa dan Bagaimanakah Serikat Pekerja…?
- Norma Ketenagakerjaan Hubungan Kerja
- Fungsi & Tanggung Jawab Serikat Pekerja
- Puisi Perjuangan Buruh
- Undang Undang No. 13 Thn 2003 Tentang Ketenaga kerjaan
- 40 Kendala Serikat Pekerja
Arsip
Kategori
- Bid II Advokasi & Pembelaan (2)
- Cerita Motivasi (2)
- Informasi & Berita (37)
- KEPMENAKERTRANS (41)
- KEPUTUSAN PRESIDEN (4)
- PERATURAN PEMERINTAH (16)
- SEJARAH (2)
- Serba Serbi Serikat Pekerja (15)
- Undang Undang Tenaga Kerja (30)
GABUNG DI FACEBOOK
-
Admin
-
-
Tinggalkan komentar
Comments 0