Catatan Dialog Bersama Menakertrans Muhaimin Iskandar di Singapura

ummairoh_-_ketua_indonesia_family_network_singapura_250_200
Tanggal 13 januari 2013 lalu, Muhaimin Iskandar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta rombongan berada di Singapura dalam rangka tugas. Dalam kesempatan ini Cak Imin, begitu sapaannya, mengadakan kunjungan ke Sekolah Indonesia di Siglap Road yaitu tempat para pekerja rumh tangga asal Indonesia beraktifitas belajar berbagai hal seperti paket A,B,C, dan juga UT (Universitas Terbuka) maupun kelas keterampilan lainnya.

Tak ketinggalan ia sempat mengadakan sesi dialog terbuka yang kebanyakan dihadiri oleh pekerja rumah tangga yang berlangsung selama kurang lebih satu jam. Tentu kami selaku buruh migran tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang sangat baik ini, dengan mengemukakan uneg-uneg selama ini atas sesuatu ketidak adilan bagi para buruh migran terutamanya di Singapura.

Sesuai dengan waktu yang tertera di undangan jam 11 pagi, kami dengan sangat antusias menunggu dengan sabar karena membawa seribu pertanyaan yang akan kami tanyakan nanti. Setelah dua jam kami menunggu, ketika jam dinding menunjukkan sekitar jam 1 siang baru Cak Imin muncul bersama segenap rombongan dari Jakarta diiringi oleh Dubes dan staf KBRI Singapura.

“Akhirnya muncul juga”, inilah kata-kata yang terucap ketika melihat mereka masuk ke ruangan yang sudah disediakan. Secara spontan rombongan langsung dikerumuni oleh teman-teman yang dari tadi sudah menyiapkan kameranya masing-masing untuk mengambil foto, momen yang tidak boleh disia-siakan ini.

Dialogpun dibuka setelah perkenalan diri dan sedikit pencerahan dari Cak Imin. Setelah itu, beberapa penanya mulai mengacungkan tangan untuk menyampaikan pertanyaannya. Seperti dari perwakilan IFN (Indonesian Family Network), sebuah kelompok pekerja rumah tangga di Singapura yang saat ini saya diberi amanah untuk menjadi ketuanya.

Dalam kesempatan itu, saya megajukan pertanyaan berikut:

1. Apa rencana pemerintah terhadap pekerja rumah tangga di luar negeri, khususnya di Singapore?
2. Indonesia telah meratifikasi konvensi ILO C189, apakah isi dari konvensi ini sudah dijalankan dan benar-benar bisa memihak buruh migran?
3. Kemana uang perlindungan USD 15?
4. Hapus KTKLN.
Dari pertanyaan diatas Muhaimin menyampaikan bahwa Singapura merupakan negara pertama yang akan dimasukkan ke dalam projek roadmap zero domestic worker. Menurut Cak Imin, pemerintah akan menghapus kerja non-formal seperti pekerja rumah tangga dan diganti dengan kerja formal dengan kata lain pekerjaan PRT akan diformalkan, dan tidak ada pekerjaan yang bernama PRT menjelang tahun 2017.

Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk pembenahan dan perlindungan TKI serta perbaikan kualitas kompetensi kerja masyarakat Indonesia yang hendak bekerja di luar negeri. Setiap calon TKI formal yang diberangkatkan ke luar negeri akan dibekali dengan keterampilan dan kemampuan berbahasa yang baik kata Cak Imin.

Ada empat peluang pekerjaan yang akan dijadikan formal yaitu pekerja rumah tangga menjadi pengurus rumah tangga, tukang masak, pengasuh bayi, dan perawat orang jompo. Banyak yang bertanya-tanya apa perbedaan dari pekerja rumah tangga dengan pengurus rumah tangga? Bentuk dan tujuan projek Cak Imin masih mengambang dalam pikiran terutamanya bagi kami PRT yang medengarkan penjelasan dari beliau, apakah perubahan nama tersebut akan mendapat pengertian yang berbeda.

Yang membedakan hanyalah arti pekerja dan pengurus, dengan merubah arti dari ‘P’ apakah bisa Cak Imin merubah status yang disandang para PRT selama ini yaitu pekerja non-formal? Lalu bagaimanakah perubahan ini bisa atau akan diterima oleh negara penerima seperti Singapura? Roadmap ini kami anggap sia-sia saja, akhir cerita hanyalah menghambur-hamburkan uang negara.

Perbaikan kualitas dalam membenahi perlindungan TKI seharusnya akan lebih bermanfaat jika pemerintah Indonesia sendiri betul-betul serius mendesak negara penerima untuk membuat perjanjian bilateral perlindungan TKI yang benar-benar terlindungi hak mereka secara hukum yang mengikat dengan bentuk hukum internasional jika terjadi pelanggaran oleh negara penerima.

Adapun dalam menjawab tentang ratifikasi ILO C189 Cak Imin menyampaikan bahwa revisi terbaru UU TKILN yang saat ini masih dalam rancangan perbaikan. Ia menambahkan point-point penting yang tertera dalam ILO C189 ini semaksimal mungkin akan dimasukkan ke dalam UU yang baru ini. ‘Terus terang UU terbaru ini sudah hampir selesai dan finalisasi, namun saya masih belum puas dengan hasil tersebut sehingga masih butuh perbaikan lagi”, sambung Cak Imin.

Kami sebagai buruh migran menunggu perbaikan ini terwujud nyata dalam melindungi tenaga kerja luar negeri bukan hanya janji janji kosong dan malah akan semakin memperburuk lagi nasib TKI dengan UU yang berkedok perlindungan tetapi dalam kenyataanya tidak memihak kepada para buruh migran itu sendiri.

Seperti bukti dari kinerjanya Muhaimin menyampaikan juga bahwa selama menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi uang perlindungan yang selama ini dikutip sebesar USD 15 dari TKI sebelum berangkat keluar negeri sudah dihapus. Menjawab pertanyaan kemanakah uang ini berlabuh? Sejak tahun 1991/1992 uang terkumpul sebanyak 50 milyar dan menurut penyampaian Muhaimin uang tersebut masuk ke dalam uang kas Departmen Keuangan dan uang ini digunakan untuk pengurusan teman-teman TKI yang bermasalah.

Menurutnya lagi bahwa setiap tahunnya negara menganggarkan sebanyak 200 milyar rupiah terhadap TKI bermasalah seperti pemulangan TKI, menyediakan pengacara khusus dll. Anggaran khusus TKI ini keluar murni dari anggaran negara bukan dari uang teman- teman TKI katanya. Yang menjadi pertanyaan mungkinkah uang ini adalah uang murni negara dan betul-betul bukan uang para TKI sendiri?

Pernyataan Muhaimin ini telah membuat satu pertanyaan besar. Kewajiban TKI membayar uang perlindungan sebanyak USD 15 telah dihapuskan. Lalu kemanakah uang hasil keringat yang dikirim oleh TKI di luar negeri? TKI telah banyak memberikan pemasukan ke negara dengan pengiriman uang tukaran asing ke rupiah.

Bahkan pemerintah sendiri mengakui bahwa TKI adalah pahlawan devisa negara yang tertinggi dengan ini sangat mungkin juga uang kami para TKI digunakan secara tidak langsung dalam anggaran negara tersebut. Bahkan bukan itu saja kami para buruh migran harus berhadapan dengan KTKLN yang mewajibkan dan mengharuskan para buruh migran untuk membeli asuransi jika mau memiliki KTKLN.

Dalam menjawab penghapusan KTKLN seperti yang disampaikan oleh saya saat dialog, Muhaimin telah mendengar banyak keluhan tentang KTKLN ini baik pengurusannya maupun bagaimana oknum-oknum yang memeras para buruh migran dalam pembuatan kartu ini. KTKLN, sendiri memang diatur oleh UU 39/2004 dan di wajibkan ke TKI, yang bertujuan untuk mengetahui apakah TKI yang tersebut telah siap berangkat dengan memenuhi persyaratan,dan mengikuti pelatihan kerja seperti yang telah ditetapkan. Maka ada kemungkinan asuransinya nanti berbentuk asuransi yang berbentuk “khusus”.

Dari keterangan Muhaimin ini, ia tidak begitu jelas dalam menyampaikan bentuk asuransi yang bagaimanakah asuransi khusus tersebut. Jangan-jangan ini adalah kedok lagi. Sedangkan banyak dilapangan terjadi bahwa kepemilikan KTKLN bukanlah suatu jaminan pemenuha syarat keberangkatan TKI ke luar negeri.

Karena banyak teman-teman kita yang mempunyai identitas palsu, tidak siap menghadapi kerja di luar negeri, penguasaan bahasa yang tidak cukup untuk berinteraksi, cara kerja yang tidak siap, kontrak kerja tidak terpenuhi ataupun pemalsuan kontrak kerja, pemotongan gaji yang tidak sama saat perjanjian kontrak kerja di indonesia, alamat dan nama majikan yang tidak sama dengan yang tertera di KTKLN atau biodata saat di Indonesia dan masih banyak lagi. Sedangkan semua ini sudah masuk ke dalam akses biodata dalam KTKLN, yang konon berbentuk chip dan bisa di akses biodata termasuk majikannya.

Muhaimin mengatakan bahwa tahun 2012 merupakan bukti dari bentuk perbaikan dan pembenahan pemerintah terhadap pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri yang menurun sebanyak 40%. Inilah bukti kebijakan itu yang Muhaimin sendiri mempunyai andil sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Tentunya kami menaruh harapan besar kepada beliau, supaya benar benar bisa memihak dan bisa mewakili kami, dalam memutuskan suatu kebijakan dalam lembaga pemerintah.

Ummairoh (Ketua Indonesia Family Network, Singapura)

Posted on Februari 13, 2013, in Informasi & Berita. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: