Dukung aksi mogok kerja 2 Serikat Pekerja di PT Dainippon Indonesia, Karawang

Dua Serikat Pekerja di satu perusahan milik Pengusaha Jepang, PT Dainippon Printing Indonesia ( DNP Indonesia) yaitu Serikat Pekerja SPPPMI yang berafiliasi kepada Kongres Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ), dan SPKEP KSPSI, berencana akan melakukan aksi mogok di perusahaan tersebut pada tanggal 10 – 14 April 2013. Ke dua SP ini sepakat melakukan mogok bersama dikarenakan telah terjadinya gagal berunding ( Dead Lock ) dengan management soal perundingan kenaikan upah berdasarkan keputusan Pemerintah tentang UMP DKI. Perundingan sendiri telah dilakukan sebanyak 6 kali, dan perundingan terakhir pada tanggal 28 Maret 2013 dan dinyatakan deadlock.

Serikat Pekerja menilai perusahaan tidak memiliki itikad baik untuk bernegosiasi dengan serikat pekerja dikarenakan perusahaan hanya memberlakukan kenaikan upah sesuai UMP hanya untuk yang lajang dan di bawah 1 tahun masa kerja, sedangkan serikat pekerja meminta rasa keadilan antara karyawan baru dengan karyawan lama dengan rumusan SELISIH UMP (846.000)+IHK(4,5%)+EVALUASI(7%)+MASA KERJA ( 10.000/tahun )= TOTAL KENAIKAN.

Lagi, Buruh Ancam Mogok Nasional

Ilustrasi : Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, buruh menuntut jaminan kesehatan pada tahun 2014 dan menolak penangguhan upah minimum provinsi (UMP).

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah dan pengusaha diminta mematuhi aturan ketenagakerjaan tanpa kecuali. Ribuan buruh akan menggelar mogok nasional jika pemerintah belum juga menunjukkan keberpihakan negara melalui kebijakan yang menyejahterakan rakyat.

Hal ini menjadi salah satu butir rapat kerja Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) II di Jakarta, Senin (1/4/2013). MPBI merupakan organisasi nonstruktural payung gerakan buruh yang dideklarasikan oleh antara lain Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir, dan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar.

DEMO PEKERJA : Tuntut Nilai Bantuan Iuran BPJS Kesehatan Rp22.201/Pekerja

JAKARTA—Kalangan pekerja/buruh akan turun ke jalan berdemo sehubungan dengan keputusan sementara pemerintah untuk nilai penerima bantuan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan jumlah masyarakat miskin.

Menurut Timboel Siregar, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), kalangan pekerja/buruh menolak keputusan sementara pemerintah untuk nilai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebesar Rp15.500 per orang per bulan dan akan mendesak DPR menggunakan hak budgetnya.

“Kami akan turun unjuk rasa mendesak DPR menggunakan hak budget yang dimilikinya untuk menolak keputusan pemerintah itu dengan nilai PBI Rp15.500 dan jumlah rakyat miskin penerima iuran hanya 86,4 juta orang,” ujarnya, jumat (22/3).

Outsourcing Merugikan Masyarakat

Oleh: Sherr Rinn

Outsourcing atau alih daya merupakan penyerahan sebagai pekerjaan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lainnya. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dikenal dua bentuk outsourcing, yaitu pertama, perjanjian pemborongan pekerjaan, misalkan perusahaan X menyerahkan pekerjaan penyediaan makanan (catering) kepada perusahaan Y. Kedua, penyediaan jasa pekerja buruh, contoh: perusahaan X menyediakan buruh-buruh untuk bekerja di perusahaan Y.

Di Indonesia, bentuk outsourcing yang paling luas dikenal adalah bentuk penyediaan jasa pekerja buruh. Cara ini yang paling mudah dilakukan oleh yayasan tenaga kerja yang memang bermental calo, ketimbang menyediakaan pekerjaan borongan. Karena kalau menyediakan pekerjaan borongan, perusahaan outsourcing pasti harus mengadakan alat-alat produksi, teknologi, manajemen, dll, yang lebih sulit. Lebih gampang menyediakan tenaga kerja (manusia) untuk dijual.

INDUSTRI SEPATU : Gara-gara UMP, 6 Perusahaan di Tangerang Relokasi Ke Jatim

JAKARTA—Sebanyak 6 perusahaan sepatu besar yang saat ini memiliki pabrik di daerah Tangerang, Banten sedang melakukan proses relokasi ke daerah Jawa Timur, tepatnya di Mojokerto, Jombang, dan Pasuruan.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia, Eddy Widjanarko, proses relokasi diperkirakan selesai pada 2013 dengan investasi sekitar US$100 juta hingga US$159 juta per pabrik.

Dari jumlah itu, US$20 juta hingga US$30 juta akan digunakan untuk pembelian tanah dan pembangunan pabrik, sementara sisanya digunakan sebagai modal kerja.